Belum genap 3 bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016, pada tanggal 19 Januari 2017 pemerintah kembali merevisi standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan.
Januari 2014, menjadi awal baru bagi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia.
Pembangunan kesehatan didukung oleh peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Keterlibatan Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan masih menjadi tantangan, terlebih jika program – kegiatan daerah belum selaras dengan program strategis pemerintah pusat.
Selama perjalanan JKN sejak tahun 2014 hingga 2016, masih banyak pemimpin daerah (bupati dan gubernur) yang kesulitan mengakses data yang dimiliki BPJS Kesehatan.
Sesuai amanat amandemen UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat (Republik Indonesia, 2002). Selain itu, resolusi World Health Assembly (WHA) ke-58 tahun 2005 di Jenewa menginginkan setiap negara menyelenggarakan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk (World Health Organization, 2005).