Sesuai amanat amandemen UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat (Republik Indonesia, 2002). Selain itu, resolusi World Health Assembly (WHA) ke-58 tahun 2005 di Jenewa menginginkan setiap negara menyelenggarakan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk (World Health Organization, 2005).

Sebagai salah satu fungsi sistem kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan meliputi komponen revenue collection, pooling, dan purchasing.