Dua hal yang secara substantif memengaruhi perkembangan kebijakan penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia ialah berubahnya relasi pemerintah pusat dan daerah (desentralisasi) dan perkembangan epidemi itu sendiri.

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia sangat dipengaruhi oleh inisiatif kesehatan global.

Perubahan ini merujuk pada aktualisasi dari potensi yang bermakna bahwa potensi berbagai pihak yang terlibat di dalam penelitian didorong agar diaktualisasikan dalam praksis kebijakan dan program.

Ide awal penelitian Integrasi Kebijakan dan Program Penanggulangan HIV & AIDS ke dalam Sistem Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan dukungan dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Pemerintah Australia, berangkat dari kenyataan bahwa program HIV & AIDS di Indonesia merupakan bagian dari inisiatif kesehatan global untuk merespon situasi epidemi di Indonesia.

Tautan Terkait

Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan arena persaingan antar pelaku yang membawa prioritas, kepentingan dan pendekatan yang berbeda-beda.

INDONESIA sedang mengalami potensi pergeseran epidemi, awalnya didominasi oleh penularan melalui jarum suntik pada kelompok pengguna narkoba suntik (penasun), kemudian penularan seksual pada populasi wanita penjaja seks (WPS); kini didominasi oleh penularan seksual pada WPS dan laki-laki seks dengan laki-laki (LSL) termasuk waria, yang mencapai 90% dari proyeksi infeksi baru HIV-AIDS 70,000 – 80,000/tahun sepanjang 2014-2019.